Berita

img
Pj Bupati Sarolangun Bahas Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD 2025
  • BOB
  • November 26, 2024
  • Pengunjung (109)

SAROLANGUN - Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si, menghadiri dan menyampaikan langsung jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 3 yang berlangsung di Gedung DPRD Sarolangun, Selasa (26/11/2024).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun, Ahmad Jani, didampingi Wakil Ketua I Cik Marleni, SE, dan Wakil Ketua II Dedi Ifriyansah. Turut hadir PJ Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry, M.Si; anggota DPRD; Ketua dan Anggota Fraksi DPRD; Plt Sekretaris DPRD Ajra, ST, MT; kepala OPD; serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bahri menjelaskan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penambahan jenis pendapatan baru melalui opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB).

“Opsen ini memberikan kepastian bagi daerah, sehingga setiap pembayaran pajak PKB atau BPKB akan memberikan hak pendapatan baik kepada provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.

Langkah lain yang direncanakan termasuk pendataan ulang wajib pajak, penyusunan dokumen potensi daerah, inovasi tata kelola pajak, dan pengawasan intensif.

Bahri menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sarolangun, terutama di desa-desa terpencil. “Saya setiap Sabtu dan Minggu mengunjungi desa-desa yang jauh dari kota untuk memastikan pemerataan pembangunan. Meski tidak bisa sekaligus, kami akan berupaya mencari sumber dana tambahan seperti Dana Inpres Jalan dan DAK,” tegasnya.

Bahri mengungkapkan kabar baik terkait Universal Health Coverage (UHC) di Sarolangun. Dengan program ini, setiap masyarakat yang memiliki KTP elektronik dapat langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk bayi yang baru lahir.

“Setiap warga cukup membawa KTP elektronik saat berobat ke rumah sakit. Jika NIK-nya aktif, langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelas Bahri.

Terkait pelayanan keimigrasian, Bahri menyampaikan bahwa Mall Pelayanan Publik (MPP) di Sarolangun siap dimanfaatkan untuk memaksimalkan layanan tersebut.

Bahri juga memberikan gambaran alokasi anggaran tahun 2025:

  • Pendidikan: lebih dari 20%.
  • Kesehatan: 26%.
  • Infrastruktur: sekitar 26%.
  • Estimasi Silpa: Rp 102 miliar.
  • Pendapatan utama masih bergantung pada Dana Transfer Daerah.

Bahri menutup penyampaiannya dengan komitmen untuk mengelola APBD secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Sarolangun. Ia berharap kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin. (IKP-KOMINFO)