Bupati Sarolangun Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2024
SAROLANGUN - Bupati Sarolangun, H. Hurmin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Tingkat I Tahap III yang membahas tanggapan dan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait LKPJ Bupati Tahun 2024, Selasa (29/042024) di Gedung DPRD Sarolangun.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Jani, didampingi Waka I Cik Marleni dan Waka II Dedi Ifriyansyah, Bupati Hurmin menyampaikan langsung tanggapan atas pandangan tujuh fraksi DPRD: PPP, Golkar, PAN, PDI-Perjuangan, PKB, Gerindra, dan Demokrat-Nasdem.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran Forkopimda, Pj Sekda Dedy Hendry, para kepala OPD, unsur Tripika Kecamatan, dan tamu undangan lainnya.
Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi dan menjelaskan capaian PAD yang meningkat 3,17% dibanding tahun sebelumnya. Ia juga menyampaikan perlunya inovasi menggali potensi pendapatan daerah karena rasio PAD terhadap total pendapatan hanya 4,9%.
Terkait PPPK, Hurmin menyebutkan bahwa 1.649 orang telah diangkat dan menerima gaji dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp93,3 miliar. Untuk 2.366 peserta yang lulus seleksi tahun 2024, kebutuhan gaji 2025 diperkirakan mencapai Rp83,7 miliar.
Ia juga menyinggung perbaikan Masjid As-Sulton yang akan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi anggaran serta langkah koordinasi dengan Telkomsel dan BAKTI untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah blank spot.
Dalam bidang kesehatan, Pemkab berkomitmen meningkatkan pelayanan RSUD Khatib Quzwein. Untuk infrastruktur, perbaikan jalan akan dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah juga akan menata ulang sewa ruko dan kios milik daerah sesuai Perda No. 8 Tahun 2023.
Di sektor lingkungan hidup, Pemkab memperkuat regulasi dan pengawasan kegiatan tambang serta melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
Mengacu pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, efisiensi belanja akan diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Bupati juga menegaskan komitmennya meningkatkan kinerja aparatur secara transparan dan akuntabel, dengan fokus pada pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kemudahan investasi.
Sebagai penutup, Bupati Hurmin menyerahkan dokumen resmi tanggapan dan jawaban eksekutif kepada pimpinan DPRD Sarolangun. (IKP-KOMINFO)