Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika Hadiri Penguatan Kapasitas HAM dan Kuliah Umum Bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Jambi
SAROLANGUN– Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kuliah Umum bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di Auditorium Chatib Quzwain, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke Provinsi Jambi. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mengenai prinsip-prinsip HAM, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Dr. Al Haris, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Prof. Dr. Kasful Anwar, Kepala Kantor Wilayah HAM Jambi Sukiman, Bupati Batanghari Muhamad Fadhil Arief, Wakil Bupati Se-Provinsi Jambi,Wali Kota Jambi Dr. dr. Maulana, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., serta civitas akademika dan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, insan pers, dan para tamu undangan lainnya.
Kehadiran Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika mewakili Bupati Sarolangun H.Hurmin mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk terus mendukung penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan kapasitas HAM dinilai penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kebijakan publik dan pelayanan pemerintahan berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai HAM, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di kalangan perguruan tinggi dan masyarakat luas. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Partisipasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam agenda tersebut juga sejalan dengan upaya membangun daerah yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, dan berkeadilan, guna mendukung terwujudnya Sarolangun MAJU (Muda, Agamis, Jujur, Unggul).
Dengan penguatan pemahaman dan kapasitas HAM, diharapkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin terintegrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(IKP-KOMINFO)