Bupati Hurmin Ikuti Workshop Nilai Ekonomi Karbon 2026 di Jakarta, Perkuat Sinergi Pengendalian Emisi dan Pembangunan Berkelanjutan
SAROLANGUN– Bupati Sarolangun, H. Hurmin, menghadiri Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Selasa (13/10/2026), di Hotel Borobudur Jakarta.
Kegiatan tersebut bertujuan mempercepat penghitungan dan memperkuat tata kelola penerapan Nilai Ekonomi Karbon di daerah, sekaligus meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK).
Workshop ini juga menjadi bagian dari diseminasi kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai sejumlah kebijakan strategis, mulai dari kebijakan pengendalian perubahan iklim, rencana operasional Zero Waste Zero Emission (ZWZE), inventarisasi gas rumah kaca dan sistem registri, hingga tata kelola penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat. Selanjutnya, peserta mengikuti pemaparan materi mengenai kebijakan pengendalian perubahan iklim oleh Deputi PPITKNEK, Ir. Ary Sudijanto, MSE, dilanjutkan pembahasan rencana operasional Zero Waste Zero Emission (ZWZE) oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc., serta materi inventarisasi gas rumah kaca dan sistem registri oleh Dr. Mitta Ratna Djuwita, SP., M.A. Setelah sesi diskusi dan istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan tata kelola penerapan Nilai Ekonomi Karbon oleh Haryo Pambudi, S.Hut., M.Sc., kemudian ditutup dengan diskusi lanjutan dan penutupan kegiatan.
Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh jajaran terkait dan sesi diskusi mengenai kebijakan pengendalian perubahan iklim serta implementasi Nilai Ekonomi Karbon di daerah.
Partisipasi Bupati Sarolangun dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup. Penguatan tata kelola karbon diharapkan dapat mendorong pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengendalian emisi, dan kelestarian lingkungan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian perubahan iklim secara terarah dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Membangun Negeri Menuju Sarolangun Maju.(IKP-KOMINFO)