“Wabup Sarolangun Gerry Trisatwika Dorong Kemandirian Pangan Lewat Gerakan Pangan Murah”
SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Acara yang dipusatkan di Kedai Pangan Kabupaten Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, Rabu (20/8), dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE.
Hadir mendampingi, Penjabat Sekretaris Daerah Ir. Dedy Hendry, M.Si, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala BPS Sarolangun, para kepala dinas terkait, hingga tim satgas pangan kabupaten. Kehadiran pejabat lintas sektor ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu instansi, melainkan kerja kolektif pemerintah daerah.
Fokus Jaga Harga dan Pasokan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gerry menekankan bahwa GPM hadir untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga pangan yang kerap terjadi. “Kita ingin memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sekaligus langkah nyata pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi beras lokal. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menargetkan cetak sawah baru seluas lebih dari 2.000 hektare melalui program bantuan Kementerian Pertanian. “Kalau produksi lokal kuat, ketergantungan dari luar bisa ditekan. Kita punya beras Lumbo Biduk yang harus terus kita dorong agar menjadi kebanggaan daerah,” tambahnya.
Sembilan Komoditas Dijual di Bawah Harga Pasar
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sarolangun, Efrianto, S.Pd, M.Pd, menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 20–22 Agustus 2025. Sembilan bahan pokok disediakan dalam jumlah terbatas dengan harga lebih rendah dari pasaran.
Di antaranya, beras SPHP Rp60 ribu per 5 kg dengan stok 9 ton, beras Lumbo Biduk Rp58 ribu per 5 kg (750 kg), bawang merah Rp20 ribu per 500 gram (30 kg), serta tiga merek minyak goreng dengan kisaran harga Rp15–19 ribu per liter. Selain itu, tersedia gula pasir Rp16.500–17 ribu per kilogram dan telur ayam Rp52 ribu per karpet dengan stok 150 karpet.
“Gerakan ini tidak hanya menekan harga di pasaran, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat. Apalagi sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan sebanyak 355.200 ton beras kepada penerima manfaat di Sarolangun,” jelas Efrianto.
Ia menambahkan, Pemkab juga telah membentuk jaringan kios pangan untuk menjaga distribusi. “Kini setiap outlet yang dibina pemerintah daerah wajib mendapat rekomendasi. Tujuannya agar jalur distribusi lebih terkontrol dan harga bisa tetap stabil,” ujarnya.
Antusiasme Tinggi dari Warga
Sejak pagi, ratusan warga telah memadati Kedai Pangan. Mereka antusias membeli beras, minyak, gula, dan telur dengan harga yang lebih murah. Untuk menjaga ketertiban dan pemerataan, panitia hanya memperbolehkan setiap warga membeli maksimal dua karung beras.
Usai membuka acara, Wakil Bupati bersama Forkopimda menyerahkan paket pangan murah secara simbolis kepada warga. Mereka juga meninjau langsung ketersediaan bahan pokok di kedai, memastikan bahwa stok benar-benar siap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lebih dari Pasar Murah
Bagi pemerintah, GPM bukan hanya kegiatan insidental menjelang hari besar atau saat harga naik. Program ini merupakan bagian dari strategi besar menekan inflasi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan. Dengan pengawasan satgas pangan, pemerintah berharap rantai distribusi lebih transparan dan tidak ada ruang bagi praktik penimbunan.
“Kalau inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga. Inilah fungsi negara hadir di tengah rakyat, memberi solusi atas kebutuhan paling dasar,” ujar Gerry di akhir acara.
Harapan ke Depan
Ke depan, Pemkab Sarolangun berkomitmen menjadikan GPM sebagai kegiatan rutin yang menjangkau lebih banyak wilayah. Selain menjaga harga, pemerintah juga akan memperkuat produksi lokal, terutama beras Lumbo Biduk, agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari penggerak ekonomi pangan daerah.
Gerakan Pangan Murah di Sarolangun menjadi bukti nyata bahwa kebijakan tidak selalu berhenti pada tataran regulasi. Ketika diterjemahkan dalam program nyata di lapangan, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya: harga lebih murah, pasokan lebih terjamin, dan inflasi lebih terkendali. (IKP-KOMINFO)