Bupati Sarolangun H.Hurmin Pimpin Presentasi Keterbukaan Informasi, KI Jambi Apresiasi Konsistensi Sarolangun dalam Keterbukaan Informasi
SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat saat Bupati Sarolangun, H. Hurmin, secara langsung menyambut kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, Selasa (11/11/2025), di ruang rapat Kantor Bupati Sarolangun.
Rombongan KI Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, bersama Koordinator Bidang Kelembagaan Siti Masnidar, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Zamharir, Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi Amirzan, serta Tenaga Ahli Era Permatasari.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda tahunan Komisi Informasi dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan memastikan bahwa badan publik di daerah telah memberikan akses informasi secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Hurmin menyampaikan paparan mengenai strategi dan langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Sarolangun untuk memperkuat keterbukaan informasi di daerahnya. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pemkab Sarolangun berupaya menjalankan amanat UU KIP secara konsisten. Kami membuka akses informasi publik melalui berbagai kanal, seperti website resmi pemerintah daerah, media sosial, layanan di Mal Pelayanan Publik, serta sejumlah aplikasi digital yang kami kembangkan. Semua itu bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan cepat,” ujar Hurmin.
Bupati yang dikenal komunikatif itu juga menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan Sarolangun MAJU — Muda, Agamis, Jujur, dan Unggul. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari program dan pembangunan fisik, tetapi juga dari tingkat transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Informasi, dalam memperkuat praktik keterbukaan di lingkungan Pemkab Sarolangun. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pula budaya transparansi yang terbentuk,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Hurmin dalam kegiatan Monev tersebut. Ia menyebut, keterlibatan kepala daerah secara langsung menjadi sinyal kuat bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi benar-benar hadir di tingkat pimpinan.
“Pada tahun ini, kami memang meminta agar kepala daerah atau pimpinan badan publik dapat mempresentasikan langsung komitmennya terhadap keterbukaan informasi. Ini penting, karena kebijakan dan inovasi tidak akan berjalan tanpa dukungan penuh dari pimpinan tertinggi,” ungkap Taufiq.
Ia juga menyoroti bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun termasuk salah satu daerah yang secara konsisten mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi setiap tahunnya. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, Sarolangun berhasil mempertahankan predikat “Informatif”, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi.
Menurut Taufiq, indikator penilaian dalam Monev tahun ini tidak hanya menyoroti ketersediaan data dan informasi di website, tetapi juga mencakup aspek strategi komunikasi, inovasi pelayanan informasi, serta komitmen nyata kepala daerah dalam membangun budaya transparansi.
“Prinsip keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data, melainkan bagaimana pemerintah mampu membangun sistem yang mendorong partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” jelasnya.
Kegiatan Monev yang digelar setiap tahun ini menjadi momentum penting bagi badan publik, khususnya pemerintah daerah, untuk melakukan refleksi terhadap efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Dalam konteks Sarolangun, langkah-langkah inovatif yang dilakukan, termasuk digitalisasi pelayanan informasi, menjadi bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam menjawab tuntutan transparansi di era keterbukaan.
Kunjungan Tim KI Jambi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama pejabat PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam suasana yang penuh keakraban, berbagai masukan dan rekomendasi disampaikan untuk semakin memperkuat sistem keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten.
Dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah dan dukungan aktif dari seluruh perangkat kerja, Kabupaten Sarolangun optimistis dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan predikat “Informatif”, sekaligus menjadi salah satu daerah rujukan dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. (IKP-KOMINFO)