Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sarolangun 2021
Kabupaten Sarolangun tahun ini (2021) kembali menjadi salah satu Daerah yang melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang mana Evaluasi ini telah dilaksanakan tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2018 lalu.
Berdasarkan indeks hasil penilaian Evaluator Eksternal dari pihak Kementerian PAN-RB tahun 2018 memperoleh Indeks 1,87 (kategori cukup), kemudian di tahun 2019 memperoleh Indeks 2,52 (kategori cukup), dan di tahun 2020 memperoleh indeks 2,92 (kategori BAIK).
Untuk Evaluasi SPBE tahun 2021 sedang berlangsung, dengan waktu terakhir upload data dukung pada Jumat 18 Juni 2021, hingga saat ini sebagian besar data dukung yang dibutuhkan sesuai level masing-masing Indikator evaluasi sudah dipenuhi.
Indikator Evaluasi SPBE tahun 2021 ini bertambah 10 indikator menjadi 47 indikator, serta beberapa perubahan pada pertanyaan tingkat kematangan di beberapa indikator. Dengan harapan perolehan indeks tetap pada kategori baik.
SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Evaluasi ini merupakan kolaborasi dari OPD terkait sebagai Tim Evaluator Internal serta Tim Koordinasi SPBE kabupaten Sarolangun yang diketuai oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Administrasi sebagai penanggung jawab.
Diantara Perangkat Daerah yang menjadi Tim Evaluator SPBE Kabupaten Sarolangun adalah Diskominfo, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BPPRD, BKPSDM, Disdukcapil, DPMPTSP, DPAD, Setwan, Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan, dan BPBJ.