Wabup Gerry Trisatwika Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Sarolangun
SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 dengan menggelar upacara resmi di tingkat kabupaten, Senin (27/4/2026). Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut.
Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Tampak hadir di antaranya Wakapolres Sarolangun, Danramil 420-04 Sarolangun, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Sekretaris Daerah, Kepala Kementerian Agama, serta para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut keberhasilan otonomi daerah selama tiga dekade tidak lepas dari kontribusi berbagai elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat dan insan pers.
“Kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Gerry saat membacakan amanat tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa keberagaman Indonesia merupakan kekuatan besar yang harus dikelola melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak optimal bagi pembangunan nasional.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
Lebih lanjut, disampaikan sejumlah fokus strategis yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain penguatan program prioritas nasional yang mencakup delapan klaster utama seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan. Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil juga didorong melalui pemanfaatan teknologi digital guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
Isu lain yang disorot adalah pentingnya kerja sama antar daerah dalam menangani persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan sampah, transportasi, dan pengembangan ekonomi regional. Pemerintah juga menekankan perlunya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan nasional, stabilitas ekonomi daerah turut menjadi perhatian, seiring dengan kondisi inflasi yang berada pada kisaran 3,48 persen per Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.
Di akhir amanat, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
“Pemerintah daerah harus terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas keuangan, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum refleksi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah berjalan selama 30 tahun.