Progres Pekerjaan Proyek Fisik, Dinas PUPR Sarolangun Targetkan Bulan April Sudah Mulai Lelang
SAROLANGUN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarolangun saat ini tengah fokus pada persiapan proyek fisik yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024.
Kadis PUPR Sarolangun, Arif Hamdani, ST, menyatakan bahwa persiapan tersebut termasuk dalam proses konsultan perencanaan yang sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pada akhir bulan Maret.
"Kami di Dinas PUPR telah melakukan persiapan seperti memulai proses konsultan perencanaan. Namun, hal ini membutuhkan waktu, sehingga dalam satu bulan ini kami akan fokus pada perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru dapat dilakukan lelang," ujarnya Rabu (28/02/2024).
Arif Hamdani menambahkan bahwa setelah tahap perencanaan selesai, diharapkan pada bulan April akan dimulai proses lelang fisik untuk pekerjaan pembangunan konstruksi.
"Dari jadwal yang kami susun, kemungkinan proses lelang untuk konstruksi akan dimulai tidak lama setelah akhir bulan puasa atau lebaran. Kami berusaha agar sebelum bulan puasa, proses perencanaan sudah selesai dan bisa dilanjutkan dengan proses lelang fisik," tambahnya.
Untuk tahun anggaran 2024, Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa proyek fisik, antara lain pengaspalan jalan di Wilayah Kota Sarolangun senilai Rp 7 miliar, serta pembangunan drainase di jalan perkotaan Kelurahan Suka Sari dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 10,3 miliar untuk pengaspalan jalan dari Desa Pulau Pandan menuju Panca Karya, serta Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit senilai Rp 18 miliar untuk pembangunan jalan dari Desa Kasang Mintang menuju Desa Pangkal Bukian.
"Tahun ini kami akan membangun beberapa jalan dengan nilai anggaran yang cukup besar, seperti dana DAK sebesar 10,3 miliar dan DBH sawit sebesar total 18 miliar. Kami juga akan melaksanakan pengaspalan jalan di Kota Sarolangun dengan anggaran sebesar 7 miliar," jelasnya. (IKP-KOMINFO)