Pemkab Sarolangun dan Kejari Sarolangun Teken Kerja Sama, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pendampingan Hukum
SAROLANGUN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun secara resmi melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sarolangun sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, bertempah di Gedung Kajari Sarolangun Senin (22/06/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sarolangun Taufik, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Ir. Muhamad Arief, R.H., M.UM., jajaran perangkat daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, jajaran staf Kejari Sarolangun, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Sarolangun H. Hurmin menyampaikan bahwa kerja sama tersebut bukan hanya menjadi agenda seremonial, namun merupakan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan landasan hukum yang kuat.
Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejaksaan sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal, lebih tertib administrasi, dan lebih percaya diri dalam melaksanakan program pembangunan dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kajari Sarolangun Taufik, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Kejaksaan melalui fungsi pendampingan hukum siap mendukung pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi permasalahan hukum.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk pencegahan sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemberian pertimbangan hukum, pendampingan, dan langkah preventif terhadap berbagai potensi persoalan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan koordinasi antara Pemkab Sarolangun dan Kejari Sarolangun semakin kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen kerja sama dan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Sarolangun yang maju, tertib, dan berlandaskan hukum.(IKP-KOMINFO)