DPAD Sarolangun Gelar Bimtek TIK Pengembangan Perpustakaan Bagi Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah
SAROLANGUN - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Sarolangun menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) TIK Pengembangan Perpustakaan Bagi tenaga pengelola perpustakaan desa/Kelurahan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (29/08/2023) di aula kantor DPAD Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc diwakili Staf Ahli Bupati Sarolangun Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H Juddin, S.Ag, yang berjalan dengan tertib dan lancar.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPAD Sarolangun H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM, Sekretaris DPAD Sarolangun Drs Syamsurizal, Jajaran DPAD Sarolangun, Nara Sumber dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jambi serta peserta dari tenaga pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah.
Dalam laporannya, Kepala DPAD Sarolangun Waldi Bakri mengatakan kegiatan bimtek
bagi Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah dalam Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini adalah merupakan suatu kegiatan rutin tahunan, dengan mengangkat tema meningkatkan kapasitas pengelolaan pustakawan menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial.
” Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2001 Tentang
Perpustakaan Desa, Peraturan Mentri Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah nomor 26/DPAD/Tahun 2023 tentang Penunjukan Narasumber dan Panitia Bimtek kegiatan ini,” katanya.
Kepala DPAD Sarolangun H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM
Waldi Bakri juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya kegiatan bimtek ini bertujuan untuk tercapainya Kapasitas Pengelola Perpustakaan, menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial, Mewujudkan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah menjadi salah satu tempat bagi warga desa dan siswa-siswi untuk menjadi salah satu sumber Literasi (kesejahteraan) bagi masyarakat, serta Perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan sekolah dapat sebagai salah satu roda penggerak ilmu pengetahuan bagi siswa-siswi dan perekonomian Masyarakat.
” Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang peserta dari tenaga Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah, maka kami mengharapkan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Nara sumber ke tempat kerja masing-masing,” katanya.
Tak hanya itu saja, para pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan kepala desa masing-masing agar kegiatan inklusi sosial di desa dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran dana desa sesuai Peraturan Mentri Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
” Mari bersama-sama kita berjuang dan berusaha untuk mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat agar menjadi masyarakat yang tangguh dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Sarolangun Juddin dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam amanat Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, serta membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
Maka dari itu, Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional mulai tahun 2018 yang lalu telah membuat program prioritas nasional yakni program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatkan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju.
” Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang agar perpustakaan memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di masyarakat, perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” katanya.
Foto bersama
Juddin juga menambahkan secara umum program ini bertujuan terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan secara khusus untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat dan siswa-siswi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
” Melalui program ini diharapkan kepada pustakawan atau pengelola perpustakaan untuk mampu merubah mindset bahwa perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai tempat penginapan koleksi perpustakaan tapi lebih dari itu menjadikan perpustakaan sebagai tempat kegiatan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas dan keahlian dalam meningkatkan literasi untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
” Perpustakaan harus menjadi roda penggerak dalam peningkatan literasi masyarakat melalui kegiatan berbasis inklusi sosial, seperti kegiatan peningkatan life skill, keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomis, untuk menyokong perekonomian keluarga,” kata dia menambahkan. (*)