Berita

img
Bupati Sarolangun Sambut Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Bahas Tindak Lanjut Temuan Aset dan Optimisme Raih WTP
  • BOB
  • April 29, 2025
  • Pengunjung (40)

SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H Hurmin menyambut langsung kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA, bersama rombongan pada Selasa (29/04/2025) di Ruang Kerja Bupati Sarolangun.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Kepala Inspektorat Henriman, S.Sos, dan Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME.

Silaturrahmi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh diskusi konstruktif. Kedua pihak membahas secara mendalam sejumlah isu strategis, terutama terkait pemeriksaan keuangan dan pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam keterangannya kepada media, Bupati Hurmin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam rangka menyelesaikan sejumlah catatan aset yang menjadi temuan BPK pada pemeriksaan tahun sebelumnya.

“Tadi kita bahas soal tindak lanjut aset. Dari total 25 temuan, saat ini tinggal 15 aset lagi yang sedang kami proses penyelesaiannya. Ini menunjukkan komitmen kita yang serius,” ujar Bupati Hurmin.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI Perwakilan Jambi. Pemerintah daerah juga terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dan aset agar sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

“Insya Allah kita optimis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu target dan harapan kita, tentu dengan kerja keras dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan,” tambahnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan dialog terbuka mengenai langkah-langkah strategis memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. (IKP-KOMINFO)