Bupati Sarolangun Hurmin Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Kanwil Kementerian HAM Jambi, Perkuat Komitmen Pemerintahan Berbasis Hak Asasi Manusia

SAROLANGUN– Komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Sarolangun H. Hurmin bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Ir. Muhamad Arief, R.H., M.UM pada kegiatan Penandatanganan dan Serah Terima Nota Kesepahaman (MoU) serta Rencana Kerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026 di Rumah Kito Resort Hotel Jambi, Jalan Mayang Raya, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Selasa Pagi (30/06/2026) tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pejabat strategis di Provinsi Jambi, di antaranya Wakil Bupati Merangin Drs. H. Abdul Khafidh, M.M., Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) HAM Jambi Sukiman, Kepala TVRI Stasiun Jambi Herly Marjoni, jajaran pemerintah kabupaten/kota, para asisten, staf ahli, serta unsur perangkat daerah terkait.

Suasana kegiatan berlangsung penuh semangat kolaboratif yang menandai semakin kuatnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik hadir dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah HAM Jambi menekankan bahwa pembangunan daerah saat ini tidak lagi hanya diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang adil, terbuka, serta mampu menjamin perlindungan hak masyarakat secara merata.

Penandatanganan nota kesepahaman dan rencana kerja ini menjadi dasar penguatan koordinasi dalam berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pengarusutamaan perspektif HAM dalam kebijakan daerah, penguatan pelayanan publik, edukasi hukum dan HAM kepada masyarakat, hingga pengembangan sistem pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sarolangun H. Hurmin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut positif kerja sama yang dibangun bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi sebagai bagian dari langkah konkret memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Bupati, penerapan nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi fondasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga penyediaan layanan kepada masyarakat di tingkat daerah.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun memandang bahwa pembangunan yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan daerah mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas, memberikan rasa keadilan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Hurmin.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah saat ini membutuhkan pendekatan yang semakin partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan perspektif HAM menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang modern, terbuka, dan memiliki daya respons yang tinggi terhadap dinamika sosial.

Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun bersama jajaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut juga menunjukkan keseriusan Pemkab Sarolangun dalam memastikan implementasi berbagai agenda reformasi birokrasi berjalan sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang humanis dan akuntabel.

Momentum penandatanganan nota kesepahaman ini sekaligus diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai program kerja nyata yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga pembangunan daerah tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin kuat dalam aspek kemanusiaan dan pelayanan publik.

Partisipasi aktif Kabupaten Sarolangun dalam agenda strategis ini menjadi wujud nyata dukungan daerah terhadap penguatan sistem pemerintahan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(IKP-KOMINFO)