Bupati Sarolangun Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Lima Prioritas Pembangunan
SAROLANGUN — Bupati Sarolangun Hurmin secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun, Selasa (10/3/2026).
Musrenbang ini dihadiri Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Cik Marleni, Sekretaris Daerah Sarolangun Muhammad Arief, serta narasumber dari Bappeda Provinsi Jambi Ahmad Subhan. Turut hadir para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Hurmin menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Sarolangun pada 2027 difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang akurat, analisis yang komprehensif, serta evaluasi terhadap program yang telah dijalankan sebelumnya,” ujar Hurmin.
Dalam kesempatan itu, Bupati Hurmin juga memaparkan lima program prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus pemerintah daerah ke depan. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan sumber daya manusia serta nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata; pengembangan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun program yang strategis, efektif, serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Sinergi antarperangkat daerah sangat penting. Kita harus menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sarolangun Ali Umar dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas rancangan pembangunan daerah secara partisipatif.
Ia menyebutkan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari Musrenbang tingkat desa dan kelurahan pada Januari 2026, dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan, forum konsultasi publik, hingga forum gabungan perangkat daerah.
“Dari seluruh tahapan tersebut, terdapat sekitar 540 usulan program pembangunan yang telah ditelaah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional serta visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2027 ini juga diisi dengan sesi dialog dan diskusi bersama para peserta untuk menyempurnakan rancangan pembangunan daerah. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan dokumen akhir RKPD. (IKP-KOMINFO)