Wakil Bupati Sarolangun Pimpin Rakor TKPKD, Tekankan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan
SAROLANGUN – Wakil Bupati Sarolangun menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sarolangun yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Sarolangun, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan BPS, Ketua Baznas, Kepala Bank Jambi, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK), Koordinator Pendamping Desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ketua TP-PKK Kabupaten Sarolangun, Asisten I Setda Sarolangun, serta Kepala Bappeda Sarolangun.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sarolangun menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun. Ia menekankan bahwa upaya menekan angka kemiskinan tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan erat dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga administrasi kependudukan. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam merumuskan serta melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara terpadu.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 28 ribu jiwa, dibandingkan sekitar 20 ribu jiwa pada tahun 2024. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian bersama agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengoptimalkan pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan serta penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, program-program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa Kabupaten Sarolangun telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebesar 100,3 persen, yang menunjukkan seluruh masyarakat telah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh peserta sebagai bentuk dukungan dan kesepakatan untuk memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun. (IKP-KOMINFO)