Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri Sampaikan Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Terhadap Fraksi DPRD
SAROLANGUN - DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar Rapat Paripurna Tahap I Tingkat 3 dengan agenda jawaban eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025, Selasa (30/07/2024) sore di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, didampingi Wakil Ketua II DPRD Sarolangun, Syahrial Gunawan, SE, serta dihadiri oleh 18 anggota DPRD Sarolangun. Hadir pula Plh Sekda Sarolangun, Ir. Dedy Hendry, M.Si, para asisten dan staf ahli Bupati Sarolangun, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Plt Sekwan DPRD Sarolangun, Ajra, ST, MM, Kabag Persidangan DPRD Sarolangun, Hadipis, para camat se-Kabupaten Sarolangun, serta tamu undangan lainnya.
PJj Bupati Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc, memberikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Gerindra. Bachril Bakri menjelaskan bahwa alokasi dana desa sebesar Rp 60 juta di luar dana desa ADD akan digunakan sesuai dengan skema yang diatur dalam Peraturan Mendagri dan hasil musyawarah desa.
Ia juga menekankan pentingnya dana ini untuk perbaikan sarana dan prasarana desa, terutama saat menghadapi keadaan mendesak seperti banjir. "Kami merasa ada beberapa desa yang belum mendapatkan perhatian dalam pengembangan, dan dana ini bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak atau prioritas nasional di tingkat desa," ujarnya.
Bachril Bakri juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk berbagai sektor telah terpenuhi, termasuk 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, pelayanan publik, pengawasan APIP, serta pelatihan dan pendidikan ASN. Sisa anggaran sebesar Rp 70 miliar akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 60 miliar, dengan sumber PAD sebesar Rp 100 miliar yang terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Sarolangun telah menjalankan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, BLT, pemberian paket sembako, bantuan kursi roda, dan program inovasi kesehatan. "Kami juga melakukan pelatihan keterampilan untuk mengurangi pengangguran dan sudah bekerja sama dengan BP2MI untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri," kata Bachril Bakri.
Terkait pengaspalan jalan di dalam kota, Bachril Bakri menegaskan bahwa Pemkab Sarolangun telah menganggarkan perbaikan tersebut dalam R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi kemacetan di jalan jembatan Lintas Sumatera juga telah disiapkan, termasuk pembuatan pembatas jalan dan rambu-rambu alternatif.
Dalam penutupnya, Bachril Bakri mengapresiasi pandangan dan masukan dari DPRD Sarolangun dan berharap jawaban eksekutif yang diberikan dapat menjawab aspirasi fraksi-fraksi DPRD. Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari, juga menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Sarolangun atas penjelasannya dan menyatakan bahwa DPRD Sarolangun kini memiliki bahan untuk pengambilan keputusan terhadap R-KUA dan PPAS APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2025.
"Rapat Paripurna DPRD Sarolangun ini menjadi dasar bagi Banggar untuk melanjutkan pembahasan dalam rapat-rapat berikutnya," pungkas Tontawi Jauhari. (IKP-KOMINFO)