Pj Bupati Henrizal Buka Musrenbang Kecamatan Pauh
SAROLANGUN -Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Pauh, Kamis (02/02/2023) yang berlangsung sukses di aula kantor camat Pauh.
Dalam Musrenbang tersebut, sejumlah pejabat juga turut menghadiri diantarangav Anggota DPRD Sarolangun dapil II AH Marzuki, Muslimin, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad, S.Ag, Kapolsek Pauh AKP Maskat Maulana, Danramil 420-02 Pauh Kapten INF M Suhadi, Camat Pauh Jupri, SE, Para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun, Lurah dan Kepala Desa dalam Kecamatan Pauh, Delegasi desa serta tokoh masyarakat.
Camat Pauh Jupri dalam laporannya mengatakan bahwa sebagai amanat dalam undang-undang, Musrenbang kecamatan ini tentu sangat penting dilaksanakan dalam rangka menetapkan prioritas pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan tema pemantapan infrastruktur dan ketahanan ekonomi daerah.
" Jumlah usulan yang telah diinput oleh operator masing-masing desa pada SIPD, totalnya 53 usulan yang terdiri usulan infrastruktur dan ketahanan ekonomi," katanya.
Usulan tersebut diantaranya ada pembangunan jalan sepanjang 3 kilo meter, pengaspalan jalan, pengerasan jalan, pembangunan turap sepanjang 1.000 meter, pelatihan UMKM, pengadaan bibit durian, pembangunan drainase, pembangunan jembatan gantung, pelatihan menjahit dan sebagainya.
" Ada tiga kesimpulan usulan kami untuk tahun 2024, yakni infrastruktur, persoalan masalah desa yang belum ada kegiatan APBD, dan ketahanan ekonomi daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad mengatakan bahwa pada pelaksanaan Musrenbang ini memang ada dua fokus yang akan diprioritas oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yakni Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi daerah.
Total usulan yang telah di input dari kecamatan Pauh ini kalau dihitung membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 Triliun. Jumlah itu tentunya sangat tidak memungkinkan jika melihat kemampuan anggaran daerah, yang APBD Kabupaten Sarolangun hanya sebesar Rp 1,2 Triliun.
" Bila tidak diakomodir akan kita upayakan untuk diusulkan melalui APBD Provinsi hingga APBN, dan itu adalah langkah lain bila tidak terakomodir. Selain itu, bisa juga melalui renja SKPD, dan juga melalui reses dewan ataupun Pokir DPRD," katanya.
Muhammad juga menjelaskan pada prinsipnya Musrenbang ini dalam rangka menyerap aspirasi dan usulan yang prioritas yang selaras dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yang pada intinya untuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya bagaimana tahapan tentang pendidikan, tentang kesehatan.
" Tahapan yang kita lakukan hari ini adalah merupakan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui, diawali dari rancangan awal renja OPD dan kemudian dilakukan Musrenbang desa dan kelurahan pada awal bulan Januari yang lalu," katanya.
" Tahun 2023, lebih kurang Rp 9,3 Miliar yang ada di Kecamatan Pauh diluar dari ADD. Puncak dari tahapan ini nantinya akan kita laksanakan Musrenbang tingkat kabupaten yang insa allah akan kita laksanakan pada Minggu ketiga di bulan Maret mendatang," kata dia menambahkan.
Selain itu, Anggota DPRD Sarolangun AH Marzuki dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa proses pembangunan daerah beranjak dari beberapa hal, salah satunya Musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini. Perlu diketahui bahwa visi dan misi kepala daerah yakni RPD 2023-2026, selanjutnya pokok pikiran melalui reses DPRD, dan renja SKPD.
" Usulan desa di kecamatan Pauh ini kebanyakan usulan infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Namun, saya lihat belum ada dinas PUPR disini. Musrenbang kita hari ini akan di seleksi oleh Bappeda mana yang proritas, karena kalau di akomodir semua itu Rp 18 Triliun, sementara apbd Sarolangun hanya Rp 1,2 Triliun," katanya.
Marzuki juga menegaskan pada umumnya persoalan terbesar di Kecamatan Pauh ini adalah infrastruktur jalan, seperti menuju Desa Kasang Melintang, Desa Sepintun, Desa Taman Bandung dan sebagainya. Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menganggarkan pembangunan jalan Rp 2 Miliar menuju Desa Kasang Melintang dan Rp 1 Miliar jalan Sepintun-Taman Bandung.
" Semoga apa yang menjadi usulan dari masyarakat ini dapat diakomodir dalam rencana pembangunan daerah di tahun 2024," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa tahun 2024, merupakan tahun pemilu yang tentunya akan ada anggaran untuk pelaksanaan pemilu, yang jumlahnya juga cukup besar yakni lebih kurang Rp 60 Miliar, untuk anggaran KPU, Bawaslu dan Pengamanan.
" Sehingga belum tentu usulan dari masyarakat ini bisa terakomodir, namun kami berupaya semaksimal mungkin agar dapat diakomodir. Misalnya, pembangunan turap 1.000 meter itu agar diusulkan ke Musrenbang tingkat provinsi Jambi, karena saya pikir itu tidak menjadi kewenangan daerah lagi," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan bahwa memang kondisi APBD Sarolangun yang hanya lebih kurang Rp 1,2 Triliun tentu tidak akan bisa mengakomodir semua usulan dari seluruh kecamatan, hal itu dikarenakan APBD tersebut banyak digunakan untuk belanja pegawai.
" Kita lihat kondisi kota Sarolangun, lampu banyak mati, trotoar banyak lepas, drainase banyak tersumbat, dan lebih miris lagi kantor bupati. Belum lagi terkait infrastruktur lain, pendidikan sekolah, jadi miris saya pikir," katanya.
Terkait Infrastruktur jalan, tentu ada kewenangan pusat, Pemerintah Provinsi dan ada kewenangan Kabupaten. Contoh, jalan nasional itu menjadi kewenangan pusat, dan pembangunan turap kalau lebih dari 200 meter itu sudah jadi kewenangan pusat. Kalau provinsi, untuk Kabupaten Sarolangun sudah luar biasa, Pembangunan jalan simpang pelawan- batang Asai diperkirakan Rp 174 Miliar.
" Kalau kondisi jalan, memang kalau kita melihat ke dalam itu memang miris sekali, Kasang melintang, Sepintun, ke Batang Asia dan Bukit bulan," katanya.
Henrizal menambahkan pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan amanat UU nomor 25 tahun 2004 sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan rancangan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
" Para Kepala OPD saya minta agar dapat menerima dan memverifikasi setiap usulan dari masyarakat dan delegasi desa. Kepada kepala desa, untuk yang baru saya ucapkan selamat. Di masa jabatan bapak kepala desa, adalah hal yang baru pak dibangun di desa. Dan tolong kerjakan dana desa sesuai dengan juklak dan juknis aturan yang ada," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal juga menyaksikan penandatangan berita acara kesepakatan bersama Musrenbang kecamatan Pauh, deklarasi stop buang air besar secara sembarangan, dan diakhiri dengan dialog interaktif bersama seluruh peserta Musrenbang kecamatan Pauh.(IKP-DISKOMINFO)