Pimpin Rakor Karhutla, Bupati Sarolangun Hurmin Sambut Kunjungan Danrem 042/Gapu Jambi Dalam Penanganan Karhutla Di Sarolangun

SAROLANGUN — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sarolangun memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, perusahaan dan masyarakat diminta memperkuat langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas dan sulit dikendalikan.

Pesan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI M. Nyamin, S.I.P., M.M., ke Kabupaten Sarolangun, Jumat (21/8/2026). Kunjungan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Sarolangun itu dirangkaikan dengan rapat koordinasi penanganan karhutla.

Bupati Sarolangun H. Hurmin bersama Wakil Bupati Gerry Trisatwika, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, jajaran Forkopimda, BPBD, Kodim 0420/Sarko, Polres Sarolangun, Manggala Agni serta sejumlah perangkat daerah menyambut langsung kedatangan Danrem.

Di hadapan para pemangku kepentingan, Hurmin menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api muncul. Menurutnya, pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi satu kesatuan strategi. “Kita tidak boleh menunggu sampai api membesar baru kemudian bergerak. Prinsip utama yang harus dikedepankan adalah mencegah sebelum terjadi, mendeteksi sedini mungkin dan melakukan pemadaman secepat mungkin apabila terjadi kebakaran,” ujar Hurmin.

Hurmin mengatakan, karakter geografis Sarolangun dengan wilayah yang luas serta tutupan lahan yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian karhutla.

Ketika curah hujan menurun dan kondisi vegetasi serta lahan semakin kering, potensi munculnya titik api ikut meningkat. Karena itu, kesiapan personel, peralatan, akses menuju lokasi serta koordinasi antarlembaga harus dipastikan sejak awal.

“Kondisi medan, keterbatasan akses menuju titik api, sumber air, cuaca, sarana dan prasarana serta luasnya wilayah yang harus dipantau menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, lanjut Hurmin, akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia juga mengajak pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan perkebunan, aparat keamanan serta masyarakat mengambil peran dalam mencegah kebakaran.

Menurutnya, penanganan karhutla bukan semata tugas satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan sekaligus keselamatan masyarakat.

“Jangan menunggu api muncul untuk bergerak. Mari bergerak bersama sebelum api terjadi. Cegah karhutla, jaga lingkungan, lindungi masyarakat dan wujudkan Sarolangun yang aman, sehat dan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI M. Nyamin mengungkapkan, situasi karhutla di Provinsi Jambi perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai Plh Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi, ia datang ke Sarolangun untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bersama pemerintah daerah.

Nyamin menyebut jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi sepanjang Agustus 2026 telah menembus angka seribu titik dan masih menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kondisi tersebut diperkirakan belum akan segera berakhir. Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikannya, periode kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang dengan kondisi panas yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September, bahkan dapat berlanjut sampai Oktober.

“Untuk jumlah titik api, Kabupaten Sarolangun berada di urutan ketiga setelah Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat,” ungkap Nyamin.

Dari sisi luasan lahan terbakar, Sarolangun juga berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Luasan lahan terbakar tercatat sekitar 144,61 hektare, berada di urutan kedua setelah Muaro Jambi yang mencapai sekitar 254,78 hektare.

Salah satu perhatian Danrem adalah keberadaan lahan gambut di sejumlah wilayah Sarolangun.

Meskipun luas lahan gambut relatif lebih kecil dibandingkan lahan mineral, karakteristik gambut membuat kebakaran di kawasan tersebut jauh lebih sulit ditangani apabila api telah masuk ke lapisan bawah permukaan.

Karena itu, Nyamin meminta seluruh pihak memberikan perhatian lebih terhadap kawasan gambut dan mengutamakan pencegahan.

“Pencegahan menjadi kunci. Jangan sampai lahan gambut terbakar karena ketika sudah terbakar, penanganannya jauh lebih sulit,” katanya.

Ia juga meminta agar seluruh peralatan pemadaman yang tersedia benar-benar dipastikan dalam kondisi siap digunakan. Upaya pencegahan tidak boleh berhenti pada tingkat satuan tugas kabupaten, tetapi harus diperluas hingga kecamatan dan desa.

Sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai penting, khususnya mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Danrem juga menyoroti peran perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Sarolangun.

Menurutnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk ikut menjaga wilayah konsesinya dan menyiapkan personel maupun peralatan pemadam kebakaran. Keterlibatan perusahaan diperlukan agar penanganan tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah dan satuan tugas.

“Kalau perlu, pihak perusahaan dipanggil untuk ikut bertanggung jawab. Ini bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan,” tegas Nyamin.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan posko-posko karhutla kembali diaktifkan dan berfungsi optimal. Keberadaan satuan tugas karhutla di tingkat kabupaten juga dinilai penting untuk mempercepat koordinasi ketika ditemukan titik api.

Selain pencegahan dan kesiapsiagaan, Nyamin menekankan pentingnya penegakan hukum. Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja harus ditindak sesuai ketentuan agar memberikan efek jera.

“Penegakan hukum juga perlu dilakukan apabila ditemukan kesengajaan dalam pembakaran lahan dan hutan,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla di Sarolangun.

Pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan. Kecepatan informasi dari masyarakat, kesiapan personel di lapangan hingga dukungan peralatan menjadi faktor penting untuk mencegah api berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Dengan kondisi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, kewaspadaan tidak cukup hanya dilakukan ketika asap mulai terlihat. Sistem peringatan dini, patroli, edukasi masyarakat dan kesiapan pemadaman harus berjalan bersamaan.

Sebab, dalam penanganan karhutla, api yang paling mudah dipadamkan adalah api yang belum sempat membesar.(IKP-KOMINFO)