Penjabat Bupati Sarolangun Hadiri Launching GEMAPATAS
SAROLANGUN - Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM menghadiri langsung kegiatan launching Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 1 Juta patok batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Jumat (03/02/2023) berlangsung dengan sukses.
Gerakan 1 juta pemasangan patok batas bidang tanah ini dimulai oleh Mentri ATR (Purn) Marsekal Hadi Cahyanto di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang disaksikan secara virtual oleh Jajaran Forkompinda Kabupaten Sarolangun serta Kabupaten/Kota se-Indonesia di 33 Provinsi.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rachman, S.Ik, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Amaraldo Cornelius, Kajari Sarolangun Bobby Ruswin, SH, MH, Kepala BPN Sarolangun Dedy Suryadi, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Deka Diana, SH.
Selain itu hadir juga jajaran BPN Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan Sarolangun,
Para lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Sarolangun serta masyarakat sarolangun.
Dalama laporannya, Kepala BPN Sarolangun Dedy Suryadi mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan gerakan 1 juta patok batas tanah yang telah mendapatkan rekor muri.
Kabupaten Sarolangun mendapatkan pemasangan 1.000 patok batas tanah yang harus terpasang dalam kegiatan GEMAPATAS yang dilakukan secara serentak di Indonesia.
" Untuk kondisi Sarolangun, kurang lebih 300.000 bidang, dengan total luas tanah 565 ribu hektar, dan APL 365 ribu hektar sementara 133 ribu bidang tanah yang sudah bersertifikasi sedang masih ada 52 persen yang harus diselesaikan," katanya.
Dedi Suryadi juga menjelaskan bahwa pihaknya mentargetkan hingga sampai tahun 2025 mendatang, seluruh bidang tanah yang belum disertifikatkan masyarakat Sarolangun telah dilakukan sertifikasi, yang jumlah sebanyak 52 persen dari total APL sebanyak 365 ribu hektar.
" Pemasangan patok batas tanah ini saya tegaskan itu gratis, kalau terbitnya sertifikat tanah maka nilainya juga akan meningkat, Mari kita sukseskan program PTSL, Pasang patok, anti cekcok, dan anti caplok," katanya.
Selain itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari menyambut baik program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi tanah.
Sertifikasi tanah ini tentu juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain dapat meningkatkan nilai jual tanah tetapi juga bisa mengurangi sumber masalah pertanahan karena dengan adanya batas tanah yang sudah jelas.
" Kalau dulu, jika ingin mengurus sertifikat tanah harus ada perantaranya yang paham dalam alur kepengurusan tanah dan waktunya lama bahkan setahun. Tapi sekarang berbalik, semuanya mudah dan cepat. program pusat jelas, karena pemerintah ingin menjamin hak masing-masing masyarakat, karena jika sudah punya sertifikat sulit untuk menggeser tanah kita," katanya.
" Ayo sama-sama kita mensosialisakan program ini, saya harap semua warga yang memiliki tanah ini bisa memperoleh sertifikat. Saya sangat mendukung, program PTSL ini digratiskan dan juga maksimalnya 5 hektar tanah," kata dia menambahkan.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal juga mengatakan bahwa Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga kegiatan harus di dukung oleh masyatakat.
" Di Kabupaten Sarolangun, Program PTSL sebanyak 11 ribu sertifikat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Masyarakat enggan untuk mensertifikasi tanah ataupun lahan dikarenakan adanya kekhawatiran adanya BPHTB, karena nilai objek tanah akan dihitung mulai dari PBB, Nilai jual sehingga muncul BPHTB, sementara bphtb itu salah sumber PAD pemerintah," katanya
Oleh sebab itu, Henrizal meminta seluruh kepala desa, para lurah agar dapat mendukung program ini bahwa ini merupakan program pemerintah pusat, yang merupakan kesempatan bagi masyarakat khususnya tanah-tanah sosial misalnya tanah mesjid, musholla, sekolah untuk dapat disertifikatkan.
" Saya menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan momen ini, dimana program PTSL ini luasannya maksimal 5 hektar. Terkait dengan gerakan 1 juta pemasangan patok batas tanah ini, mari kita dukung dan sukseskan program PTSL ini," katanya.
Secara terpisah dan virtual, Mentri ATR (Purn) Marsekal Hadi Cahyanto dalam arahannya mengatakan Gerakan pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di 33 Provinsi di Seluruh Indonesia merupakan dalam upaya percepatan Program PTSL dengan tujuan untuk memberikan memberikan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.
" Dengan program yang akan kita laksanakan secara berkelanjutan ini, kedepan kita harapkan tidak ada cekcok lagi dan tidak ada caplok lagi. Kegiatan ini adalah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk bisa di sertifikat kan. Tahun 2016 di Indonesia 46 juta bidang yang baru memiliki sertifikat, dan setiap tahun bpn hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. Makanya kita lakukan percepatan program PTSL ini, sehingga sampai hari ini total bidang tanah yang sudah disertifikat ini sebanyak 101 juta bidang tanah," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal beserta jajaran forkompinda Sarolangun dan Kepala BPN Sarolangun Dedy Suriyadi melakukan pemasangan patok batas bidang tanah secara simbolis di Desa Bernai Dalam, yang berlangsung dengan tertib dan lancar.(IKP-DISKOMINFO)