Pemkab Sarolangun Lakukan Studi Tiru MCP KPK ke Kota Surakarta
SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan studi tiru terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (06/12/2024) di Aula Kantor Walikota Solo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Bupati Sarolangun Dr. Bahri, S.STP, M.Si, didampingi Pj Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry, M.Si, dan sejumlah kepala OPD Kabupaten Sarolangun. Pihak Pemerintah Kota Surakarta diwakili oleh Asisten Ekbang Kota Solo, Ir. Gatot Sutanto, M.Si, beserta jajaran.
Dr. Bahri menjelaskan bahwa MCP KPK adalah program yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Program ini merupakan kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah daerah, dengan pendekatan berbasis aplikasi untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi.
MCP mencakup delapan area intervensi utama, yaitu:
- Perencanaan dan penganggaran.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Pelayanan publik.
- Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- Optimalisasi pajak.
- Tata kelola keuangan daerah lainnya.
"Indeks pencegahan korupsi daerah akan diukur melalui nilai capaian MCP, yang dievaluasi langsung oleh KPK," ujar Bahri.
Surakarta dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai sebagai daerah terbaik dalam implementasi MCP, seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI dalam arahan kepada kepala daerah di Sentul, Bogor.
Bahri berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan contoh bagi Pemkab Sarolangun untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan nilai MCP di masa depan.
"Melalui studi ini, kami berupaya mengidentifikasi kekurangan, mempelajari praktik terbaik di Surakarta, dan menerapkannya dalam langkah-langkah strategis untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Sarolangun," ungkap Bahri.
Kegiatan ini juga diharapkan memotivasi seluruh OPD di Kabupaten Sarolangun untuk berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (IKP-KOMINFO)