Pemkab Sarolangun Kembali Raih Opini WTP Kedelapan Kali Berturut-turut Dari BPK RI
SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali meraih piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi. Penghargaan ini diserahkan pada Selasa, 28 Mei 2024, di kantor BPKP Provinsi Jambi, Kota Jambi, dan diterima langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App, Sc. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPKP Provinsi Jambi, Paula Henny Simatupang, SE, M.Si, Ak, CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA.
Acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya, seperti Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Plh Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry, M.Si, Asisten I Sarolangun Drs. H. Arief Ampera, Asisten III Sarolangun Hazrian, SE, M.Si, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos, Sekretaris BPKAD Sarolangun Idham Cholik, serta Kadis LHD Sarolangun Kurniawan, ST, dan tamu undangan lainnya.
Penjabat Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan ini. Menurutnya, opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.
"Baru saja sore ini dari kantor BPK RI perwakilan provinsi Jambi, kami bersama sekda, inspektur, serta OPD terkait dan ketua DPRD hadir bersama menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun 2023. Alhamdulillah, kami sangat bangga dan bahagia sekali kita masih mendapatkan opini WTP dari BPK RI, perwakilan Provinsi Jambi," katanya.
Bachril Bakri juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan opini WTP yang kedelapan kalinya berturut-turut ini. Ia menekankan bahwa prestasi ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengelola keuangan APBD dengan baik, serta tata kelola dan pertanggungjawaban yang baik. Dia menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pengawasan DPRD Sarolangun serta kerja keras dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Selain itu, Bachril Bakri mencatat bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2023 menunjukkan penurunan dalam jumlah temuan BPK atas kerugian negara dibandingkan tahun 2022. Temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan perbaikan penggunaan anggaran sehingga temuan berkurang pada tahun 2023.
Ia menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengelolaan aset dan distribusi anggaran. Bachril Bakri berpesan kepada seluruh penanggung jawab keuangan untuk melaksanakan anggaran dengan baik, akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance. "Tahun 2023 ini tentu lebih baik, maka kita minta semua penanggung jawab keuangan agar melaksanakan anggaran dengan sebaik-baiknya, akuntabel, transparan, good governance. Dan mari kita pertahankan untuk tahun-tahun ke depan," pungkasnya. (IKP-KOMINFO)