Kunjungi Warga SAD Kecamatan Air Hitam, Pj Bupati Sarolangun Serahkan Bantuan Stunting dan Kemiskinan ekstrem
SAROLANGUN - Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App, Sc, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Air Hitam dengan tujuan utama untuk melihat langsung kondisi warga Suku Anak Dalam (SAD), terutama di Desa Pematang Kabau pada Sabtu (30/03/2024).
Dalam kunjungannya, Bachril Bakri didampingi oleh Ketua TP PKK Sarolangun, Ny. Indah Dewi Bachril, beserta staf, Kepala DPPKB Sarolangun, Linda Novita Herawati, SH, MH, Camat Sarolangun, Bustra Desman, SE, MM, Camat Bathin VIII, Aryo L Fajrin, S.IP, Camat Air Hitam atau perwakilan, dan Kepala Desa Pematang Kabau, Beja Maksum.
Mereka bertemu dengan warga SAD di aula Kantor Desa Pematang Kabau dan memberikan bantuan berupa paket sembako. Selain itu, Bachril Bakri turun langsung ke pondok pemukiman warga SAD di area perkebunan setempat.
Setelah kunjungan, Bachril Bakri menyatakan bahwa pihaknya memberikan 20 paket sembako kepada warga Suku Anak Dalam untuk membantu asupan gizi anak-anak SAD yang berisiko stunting dan mengalami kemiskinan ekstrem.
"Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi anak-anak SAD dan memberikan bantuan kepada mereka. Ini juga merupakan bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan SAD. Kami bertemu dengan orang tua SAD dan melihat langsung kondisi mereka," ungkapnya.
Bachril Bakri juga mengungkapkan rencananya untuk mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah bagi warga SAD, seperti yang dilakukan pada tahun 2016.
"Dengan kunjungan ini, saya ingin mendapatkan masukan langsung dari warga SAD untuk kebijakan ke depan. Melalui program pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan SAD, saya berharap kehidupan mereka bisa lebih baik dan maju seperti masyarakat Sarolangun pada umumnya," tambahnya.
Dia menekankan bahwa warga SAD, seperti warga lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah. Bachril Bakri berharap agar anak-anak SAD dapat berkembang dan sukses serta memiliki kehidupan yang layak seperti masyarakat lainnya di Indonesia. (IKP-KOMINFO)