Bupati Sarolangun H.Hurmin Hadiri Rakor Nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di ICE BSD
SAROLANGUN– Bupati Sarolangun H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di ICE BSD Hall 3, Kabupaten Tangerang, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan berskala nasional tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, anggota Komisi X DPR RI, Kepala Kantor Staf Presiden, para kepala daerah dari seluruh Indonesia, serta kepala dinas pendidikan se-Indonesia.
Dengan mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, rakor ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan peningkatan mutu layanan pendidikan di berbagai wilayah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa agenda revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran merupakan mandat langsung Presiden yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menurutnya, dua program tersebut tidak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga langkah fundamental pemerintah dalam menghadirkan pendidikan bermutu dan merata.
“Program revitalisasi dan digitalisasi adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi semua,” ujarnya dalam penyampaian arah kebijakan.
Mu’ti juga menggarisbawahi bahwa implementasi revitalisasi tahun ini dilaksanakan melalui sistem swakelola. Dengan mekanisme tersebut, setiap sekolah diberikan kewenangan untuk menjalankan program sesuai proposal yang telah disetujui bersama kementerian. Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan, termasuk proses pelaporan, dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hurmin hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Drs. H. Arsyad, S.H., M.Pd.I., serta Kabag Prokopim. Kehadiran Bupati Hurmin menegaskan komitmen Pemkab Sarolangun untuk terus mensinergikan kebijakan daerah dengan arah pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam mempercepat transformasi satuan pendidikan menuju layanan yang lebih modern, efektif, dan inklusif. (IKP-KOMINFO)