Bupati Sarolangun Hadiri Rakor Penguatan Sinergi KPK dan Pemda di Jakarta
SAROLANGUN - Bupati Sarolangun H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi yang diselenggarakan pada Rabu (14/05/2025) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Wakil Ketua I DPRD Cik Marleni, SE, Wakil Ketua II Dedi Ifriyansah, SM, Pj Sekda Ir. Dedy Hendry, M.Si, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Kepala Inspektorat Henriman, S.Sos, Kepala BPKAD H. Kasiyadi, S.IP, ME, Kepala BPPRD Emalia Sari, SE, ME, dan Plt. Kepala Bappeda Hj. Maria Susanti, SE, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Dalam agenda tersebut, Bupati Sarolangun bersama Ketua DPRD turut menandatangani Pakta Integritas bersama KPK RI sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Bupati Hurmin menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, komitmen, dan sinergi pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengoptimalkan peran KPK dalam mendampingi pemerintah daerah, baik dari sisi teknis, supervisi, maupun pemantauan pelaksanaan program-program pencegahan dan penindakan korupsi.
“Rapat ini membahas strategi pemberantasan korupsi di daerah, mekanisme kerja sama, serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berjalan. Ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujar Hurmin.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para kepala OPD, agar bekerja secara profesional, disiplin, dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, terutama korupsi yang menjadi perhatian serius berbagai pihak.
“Kita telah menandatangani Pakta Integritas, dan itu harus dipatuhi. Saya mengimbau seluruh OPD untuk bekerja dengan baik dan menjauhi praktik-praktik yang menyalahi aturan. Ingat bahwa negara kita adalah negara hukum, dan KPK terus bergerak aktif dalam pengawasan dan penindakan. Maka mari kita fokus pada pencegahan,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara KPK RI dan para kepala daerah serta pimpinan DPRD, sebagai simbol penguatan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (IKP-KOMINFO)