Bupati Sarolangun Audiensi dengan Kemensos RI, Usulkan Pembangunan Sekolah Rakyat Berbasis Boarding School
SAROLANGUN - Bupati Sarolangun H. Hurmin bersama sejumlah kepala OPD melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rabu (16/04/2025) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Audiensi tersebut membahas usulan pembangunan Sekolah Rakyat berbasis boarding school, yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI.
Dalam pertemuan ini, Bupati Hurmin didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Sarolangun Helmi, SH, MH, Kepala Dinas PUPR Arif Hamdani, ST, Kepala BPKAD Kasiyadi, S.IP, ME, Kabag Prokopim Setda Sarolangun Deni Subhan, serta perwakilan dari Bappeda dan Dinas Pendidikan Sarolangun.
Audiensi ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, yang tampak hadir berdampingan dengan Bupati Sarolangun.
Usai kegiatan, Bupati Hurmin menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menerima dan menyambut baik usulan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ia berharap agar program pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat segera direalisasikan.
“Hari ini kami hadir dalam audiensi bersama Kemensos untuk membahas usulan Sekolah Rakyat berbasis boarding school. Kami sudah menyiapkan lahan milik Pemda seluas enam hektar di belakang Kampus UNJA Sarolangun sebagai lokasi pembangunan,” ujar Hurmin.
Hurmin menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini akan dibangun dengan fasilitas lengkap seperti ruang belajar, musholla, dapur, aula, fasilitas olahraga, dan asrama yang representatif. Sekolah ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah karena faktor ekonomi, serta anak-anak terlantar.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sarolangun Helmi menjelaskan bahwa usulan pembangunan ini sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Sosial RI, seiring pengajuan proposal dari berbagai kabupaten/kota se-Indonesia.
“Kita masih menunggu hasil verifikasi. Kemensos setiap tahun merencanakan membangun 100 hingga 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Tentu kita berharap Sarolangun termasuk yang lolos dan bisa direalisasikan,” jelas Helmi.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat ini akan memberlakukan sistem asrama dengan pelayanan penuh selama 24 jam, dan melibatkan guru ASN serta PPPK dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai tenaga pendidik.
“Pelaksanaan pembangunan ini juga akan bersinergi antar OPD. Bappeda untuk perencanaan, Dinas PUPR untuk pembangunan fisik, BPKAD terkait aset, serta Dinas Pendidikan untuk sistem pendidikan. Besok rencananya akan ada penyampaian desk lanjutan atas proposal ini di Kalibata,” tutup Helmi.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga menyerahkan cinderamata kepada Bupati Sarolangun H. Hurmin sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dalam mendukung program nasional peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan. (IKP-KOMINFO)