Bupati Hurmin Sampaikan Tanggapan Eksekutif atas Pandangan Umum DPRD Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024
SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H. Hurmin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap III dalam agenda penyampaian tanggapan dan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/06/2025), di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ahmad Jani, didampingi Waka I DPRD Cik Marleni, SE dan dihadiri 22 dari 30 anggota DPRD. Hadir pula unsur Forkopimda, Pj Sekda Ir. Dedy Hendry, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Hurmin mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan dukungan terhadap Pemerintah Daerah. Ia menegaskan komitmen eksekutif untuk menindaklanjuti semua masukan DPRD, khususnya dalam penguatan pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, serta kualitas pelayanan publik.
“Kami bersyukur atas capaian opini WTP dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Ini akan terus menjadi motivasi kami dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Terkait penyerapan anggaran, Hurmin menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD 2024 sebesar 94,66%, meningkat dari tahun sebelumnya. SILPA juga tercatat lebih kecil dari tahun 2023. Ia memaparkan strategi peningkatan PAD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP PBB-P2, penagihan pajak daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset pasar dan BUMD.
Hurmin juga merinci realisasi belanja di sejumlah bidang prioritas:
- Pendidikan: 23,90% (realisasi 90,84%)
- Kesehatan: 21,54% (realisasi 88,98%)
- Infrastruktur: 41,11% (realisasi 98,11%)
- Belanja Pegawai: 33,59% (realisasi 94,66%)
- Penguatan SDM dan pengawasan masing-masing di atas 94%
Menjawab pandangan fraksi soal pelayanan kesehatan, Hurmin berkomitmen mendorong peningkatan SDM, sarana-prasarana, dan sistem pengawasan di RSUD. Ia juga menegaskan akan menindaklanjuti pembangunan Rumah Singgah dan pengangkatan kepala sekolah sesuai aturan terbaru Permendikbud.
Terkait pengawasan usaha perkebunan dan pabrik, Pemerintah telah melaksanakan pembinaan rutin, pengawasan lingkungan, serta pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk rencana pembangunan Tugu Biduk dari dana CSR yang sedang digodok bersama Forum TJSL.
Mengenai pengadaan lahan pemungutan retribusi di Desa Bukit Peranginan, proses administrasi tengah berlangsung dan akan segera dilimpahkan ke Dinas Perhubungan sebagai pengguna lahan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Usai penyampaian, Bupati Hurmin menyerahkan dokumen tanggapan eksekutif kepada Ketua DPRD untuk dibahas lebih lanjut menuju pengambilan keputusan bersama. (IKP-KOMINFO)