Bupati Hurmin Launching Bantuan Pangan Tahun 2026, 14.300 Keluarga Terima Beras Gratis Menuju Sarolangun Maju

SAROLANGUN — Komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menghadirkan pemerintah yang hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terus diwujudkan. Dalam semangat Sarolangun Maju, Bupati Sarolangun H. Hurmin secara resmi melaunching penyaluran Bantuan Pangan berupa beras tahun 2026 sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Lurah Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Rabu (19/8/2026), dan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Turut hadir Kabag SDM Polres Sarolangun Kompol Pujiharso, S.H., Ketua Bulog Cabang Merangin Junaidi Damanik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sarolangun Efpriyanto, Staf Ahli Bupati Henriman, Peltu M. Situmorang sebagai perwakilan Kodim 0420/Sarko, Perwakilan Badan Pusat Statistik Sarolangun, jajaran kepala OPD, Camat Sarolangun Ilham Syaihu, para lurah se-Kecamatan Sarolangun, Ketua RT/RW, insan pers, para penerima bantuan serta tamu undangan lainnya.

Untuk Kabupaten Sarolangun, penyaluran bantuan pangan tahun 2026 mencakup 14.300 penerima dengan total sekitar 1.020 ton beras untuk alokasi Juli dan Agustus. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Data penerima bantuan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi, khususnya kelompok desil 1 hingga 4. Verifikasi penerima dilakukan menggunakan identitas kependudukan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Program bantuan pangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Terlebih, berdasarkan pemantauan perkembangan harga, terdapat wilayah di Sarolangun yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cukup tinggi. Karena itu, percepatan penyaluran bantuan pangan dinilai penting untuk membantu menambah pasokan beras di tengah masyarakat dan menekan potensi kenaikan harga di pasar.

Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini bukan sekadar seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Hurmin.

Menurutnya, pemerintah memahami masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi dan membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, berbagai program bantuan terus diupayakan agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang rentan.

“Bantuan pangan pada pagi hari ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya.

Hurmin berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia juga mengingatkan penerima bantuan agar tidak menjual kembali beras yang telah diberikan pemerintah.

“Jangan menjual beras bantuan, karena ke depan akan ada penyeleksian dan cross check. Kita ingin bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hurmin juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan akurasi data penerima bantuan.

Ia menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, seluruh data bantuan pemerintah harus akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena proses pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat pemerintah pusat.

“Sekarang eranya sudah transparansi dan sampai ke pusat. Tolong statistik dan data harus akurat,” tegasnya.

Hurmin meminta pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa melibatkan perangkat lingkungan seperti RT dan RW dalam melakukan verifikasi kondisi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus lebih selektif dalam menerbitkan surat keterangan tidak mampu agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Banyak sekali fenomena yang aneh, mulai dari yang kaya mengaku miskin. Karena itu, libatkan RT, lurah dan kepala desa. Harus lebih selektif dalam memberikan surat keterangan tidak mampu karena banyak disalahgunakan,” ujarnya.

Ia menilai, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Hurmin menegaskan bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Sarolangun Maju.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak hanya dituntut menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan akses terhadap kebutuhan dasar.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Bantuan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan optimisme untuk menjalani kehidupan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung proses penyaluran agar berjalan tertib, tepat sasaran dan tepat waktu.

Dengan tersalurnya bantuan pangan tersebut, Pemkab Sarolangun berharap masyarakat penerima manfaat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di sisi lain, percepatan distribusi beras juga diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Penyaluran bantuan pangan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menghadirkan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta bergerak bersama menuju Sarolangun yang semakin Maju. (IKP-KOMINFO)