Penghuni Pertama IKN Nusantara

Presiden, wakil presiden, kementerian, MPR, serta DPR merupakan klaster pertama yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam rencana induk sebagai lampiran UU IKN, ada lima klaster yang akan pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan dimulai pada 2024. Klaster itu mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Beberapa kementerian juga akan pindah di saat-saat pertama. Di antaranya, Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

Klaster pertama pemerintahan mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden secara langsung, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Lalu kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Lalu alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum, seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Serta lembaga negara independen dan badan publik, antara lain, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pemindahan ini, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) pada 2024. Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora di awal Juli lalu. Bambang menuturkan, keppres tersebut akan diterbitkan pada semester I-2024.

Saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN semakin meningkat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga melakukan perbaikan kondisi lahan hijau di sekitar IKN. Termasuk pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum, hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.

Sementara itu, pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan menjadi fokus tahapan pertama pembangunan di IKN. Area KIPP tersebut memiliki luas sekitar 900 hektare. Di area KIPP akan dibangun istana presiden, istana wakil presiden, beberapa kantor kementerian, dan lembaga tinggi negara. Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa, seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan, dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadirkan teknologi Building Information Modelling (BIM), dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagai smart forest city. BIM bukan sekedar aplikasi atau pengoperasian komputer, melainkan representasi digital dari karakteristik fisik dan karakter fungsional dari suatu bangunan.

Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, harus dibekali kompetensi di bidang BIM melalui pemodelan digital. Dalam menghadirkan BIM, PUPR disebutkan bekerja sama dengan PT Trimble Solution SEA Pte Ltd. 

Kedua belah pihak itu telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan penggunaan BIM kepada para aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja konstruksi. Pelatihan ini disebutkan melibatkan sebanyak 1.500 orang wakil ASN dan pekerja konstruksi, serta pemanfaatan secara gratis 450 Lisensi Trimble Structures dan Trimble Connect untuk mencetak ahli BIM ke depan.

Hingga saat ini, dengan kerja sama antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dan Trimble, telah dilaksanakan pelatihan BIM instruktur dengan total 64 peserta dan pelatihan BIM dengan total 1.866 peserta. Hal ini didorong antusias calon tenaga kerja konstruksi dan akademisi terhadap implementasi BIM ke depan.

Untuk mempermudah komunikasi antarpihak terkait, Otorita IKN Nusantara memastikan akan berkantor di Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai akhir November 2022. "Alhamdulillah akhir bulan ini sudah ada kantor di Balikpapan. Mudah-mudahan akan segera di-launching oleh Kepala Otorita IKN Nusantara," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati, dalam sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, pada 22 November 2022.

Sumber : indonesia.go.id