img
Pemkab Sarolangun Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum Konsultasi Publik dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2024, Kamis (02/03/2023) di aula kantor Bappeda Sarolangun.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM yang berlangsung dengan tertib dan lancar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs Fahrul Rozi, M.Si, Waka Polres Sarolangun Kompol Sandy Muttaqin, SH, Danramil 420-01 Batang Asai Kapten INF Husnan Efendi, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Kasi Intel Kejari Sarolangun Jenda, SH.

Selain itu, hadir juga para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad, S.Ag, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Sekretaris Bappeda Hj Maria Susanti, Kabid Pendanaan Muhammad Ikhsan, dan sejumlah ormas, OKP, LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda Sarolangun mengatakan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu atas dasar UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebelumnya pihaknya telah melaksanakan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan forum konsultasi publik, forum gabungan OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten Sarolangun.

"Setelah forum konsultasi publik, pada tanggal 15 Maret 2023 akan kita laksanakan akhir dari proses rancangan kerja pemerintah daerah ini pada Musrenbang tingkat Kabupaten Sarolangun," katanya.

Muhammad juga menjelaskan bahwa kegiatan forum konsultasi publik memiliki tiga tujuan utama, yakni Pertama, Untuk mensosialisasikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kedua,  Mendapatkan masukan dan gagasan pemikiran dari sudut pandang publik, pemangku kepentingan bagaimana arah kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2024 mendatang.

" Dan ketiga meningkatkan Transparansi proses perencanaan dan akuntabilitas perencanaan pembangunan tahun 2024. Tidak semua unsur masyarakat dapat kami undang, karena dalam keterbatasan proses anggaran dan yang tidak terundang menjadi bahan pertimbangan kami untuk masa yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan bahwa pada prinsipnya proses pembangunan itu memiliki dimulai dari perencanaan. Dimana perencanaan  yang semuanya berangkat dari data. Sebab, menurutnya berdasarkan data dan fakta, semua rencana kegiatan akan terlaksana dengan baik.

" Mudah-mudahan saja data dan fakta sudah kita ketahui semuanya. Saya sudah berjalan hampir semua kecamatan, termasuk desa-desa yang jauh sudah saya datangi. Dari hasil kami kelapangan, hampir 70 persen infrastruktur kita baik sarana pendidikan dan sarana kesehatan itu belum memadai, mulai dari jalan, puskesmas, puskesmas pembantu, sekolah," katanya.

Maka dari itu, Henrizal pun menegaskan agar para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk turun langsung mengecek kelapangan bagaimana kondisi dilapangan, agar nantinya arah kebijakan pembangunan dan proses perencanaan dapat berjalan dengan baik.

" Tanpa data, apa yang bisa kita lakukan. Maka saya minta kadis kesehatan, kepala Bappeda, kadis diknas, kadis pupr, cek kelapangan. Saya tegaskan, kabupaten Sarolangun kondisinya seperti ini. Belum lagi bicara soal sumber daya manusia, banyak guru-guru dan tenaga medis di daerah terpencil tidak memadai rumah gurunya, dan tenaga medis juga rumahnya bocor," katanya.

" Artinya Kabupaten Sarolangun kedepan mah kita apakan, maka mari kita bekerja ikhlas. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD kabupaten Sarolangun tahun 2024 saya nyatakan dibuka," kata dia menambahkan.

Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, para kepala OPD Dan pemangku kepentingan melakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik dan dialog interaktif yang berjalan dengan lancar. (IKP-DISMOMINFO)