Wabup Sarolangun Buka Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran, Tekankan Pentingnya Cegah Risiko Sejak Dini

SAROLANGUN — Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah desa. Upaya tersebut dinilai penting mengingat wilayah Kabupaten Sarolangun memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi, terutama saat memasuki musim kemarau.

Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, S.E., saat membuka Sosialisasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Sarolangun di Gedung Pertemuan Utama EG Cafe and Resto, Rabu (12/8/2026).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Mulyadi, S.Sos., para Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bapak Trianto, S.IP., M.E. beserta jajaran, Camat Sarolangun atau yang mewakili, Kepala Desa Bernai Luar Bapak Iskandar, para pimpinan Puskesmas atau yang mewakili, pimpinan perbankan, para pimpinan perusahaan, pelaku usaha/UMKM/kuliner, tokoh masyarakat, insan pers/awak media, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Gerry mengatakan, pencegahan harus menjadi prioritas karena kebakaran kerap bermula dari persoalan kecil yang terlambat ditangani. Kondisi tersebut dapat berkembang cepat dan menimbulkan kerugian besar, terlebih pada bangunan yang menggunakan material mudah terbakar.

“Keberhasilan kita bukan hanya dilihat dari seberapa banyak api yang berhasil dipadamkan, tetapi seberapa besar kita mampu mencegah kebakaran agar tidak terjadi,” kata Gerry.

Menurut dia, potensi kebakaran di Sarolangun perlu diantisipasi secara bersama-sama. Sejumlah faktor seperti pembakaran lahan, kelalaian saat merokok, aktivitas memasak, hingga instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami cara mencegah kebakaran, tetapi juga mengenali tanda-tanda bahaya serta mengetahui langkah penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

Gerry juga meminta agar kegiatan edukasi tidak berhenti pada tingkat kabupaten. Sosialisasi serupa diharapkan dapat diperluas ke seluruh kecamatan dan desa, termasuk menyasar perusahaan serta pelaku usaha yang memiliki potensi risiko kebakaran.

“Materi yang disampaikan hendaknya mudah dipahami dan dapat langsung dipraktikkan masyarakat. Kalau memungkinkan, sertakan simulasi sehingga peserta tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan saat menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran.

Saat ini, sekitar 150 relawan kebakaran telah terbentuk dan tersebar di sejumlah wilayah. Keberadaan mereka dinilai strategis karena dapat menjadi penghubung informasi paling awal ketika terjadi potensi kebakaran di tengah masyarakat.

Gerry berharap jumlah dan kapasitas relawan terus ditingkatkan. Relawan tidak hanya diharapkan membantu ketika kebakaran terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun budaya pencegahan di lingkungan masing-masing.

Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun terus didorong meningkatkan kualitas pelatihan, kemampuan teknis, serta keterampilan penyelamatan.

“Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus kami dorong untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan kemampuan teknis, sehingga ke depan semakin profesional dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun dalam laporannya memaparkan sejumlah perkembangan dan agenda strategis yang tengah disiapkan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu agenda utama. Dinas Damkar saat ini tengah mengusulkan peningkatan tipe organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut masih dalam tahapan evaluasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Selain itu, pembentukan jabatan fungsional dan penguatan struktur kepegawaian juga dilakukan untuk mendukung profesionalisme petugas. Dalam peningkatan kompetensi, Damkar Sarolangun juga membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam pengembangan pelatihan dan kemampuan teknis.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pos pemadam. Saat ini Sarolangun baru memiliki lima pos pemadam yang harus melayani wilayah geografis yang luas, mulai dari Batang Asai hingga Mandiangin Timur.

Kondisi tersebut membuat penambahan pos menjadi kebutuhan mendesak agar jangkauan pelayanan semakin merata dan waktu respons terhadap kejadian kebakaran dapat dipercepat.

“Dengan wilayah Sarolangun yang luas, penambahan pos pemadam sangat dibutuhkan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Selain memperkuat armada dan personel, aspek keselamatan bangunan juga mulai menjadi perhatian. Dinas Damkar mendorong agar gedung perkantoran maupun fasilitas publik memenuhi standar proteksi kebakaran, termasuk tersedianya jalur evakuasi, sarana pemadam, serta titik kumpul yang mudah dikenali.

Langkah tersebut diperlukan agar penghuni bangunan memiliki prosedur yang jelas ketika menghadapi keadaan darurat dan proses evakuasi dapat berlangsung secara aman.

Pengembangan relawan kebakaran juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Ke depan, pelibatan masyarakat, perusahaan, dan pelaku usaha akan diperluas sehingga terbentuk jejaring pencegahan kebakaran yang lebih kuat di seluruh wilayah Sarolangun.

Pemerintah daerah juga membuka peluang pemberian penghargaan dan tanda pengenal bagi pihak-pihak yang memenuhi standar keselamatan kebakaran serta aktif membantu upaya pencegahan di lingkungannya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Sarolangun menegaskan bahwa penanganan kebakaran bukan semata tugas petugas pemadam. Pencegahan membutuhkan kesadaran bersama, mulai dari rumah tangga, lingkungan masyarakat, pemerintah desa, pelaku usaha hingga perusahaan.

Pesan yang ingin dibangun sederhana: semakin cepat mencegah, semakin kecil risiko bencana.(IKP-KOMINFO)