Pemkab Sarolangun Optimis Raih WTP, Bupati Pimpin Rapat Exit Meeting Bersama BPK RI
SAROLANGUN - Bupati Sarolangun H. Hurmin memimpin secara langsung rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, terkait audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (05/05/2025) di Ruang Kerja Bupati Sarolangun.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Pj Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry, M.Si, Kepala Inspektorat Henriman, S.Sos, Kepala BPKAD H. Kasiyadi, S.IP, ME, Kepala BPPRD Emalia Sari, SE, ME, serta pejabat teknis terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyampaikan bahwa Exit Meeting ini merupakan bagian penting dari tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemkab Sarolangun, dan selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan terinci untuk menyusun laporan akhir yang objektif dan transparan.
“Rapat ini kita gelar guna membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa, agar seluruh proses berjalan lancar dan profesional,” ujar Bupati Hurmin.
Lebih lanjut, Bupati Hurmin menyatakan keyakinannya bahwa Pemkab Sarolangun mampu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan LKPD 2024 oleh BPK RI Perwakilan Jambi.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita optimis bisa kembali meraih opini WTP. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan kesiapan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara jajaran Pemkab Sarolangun dan BPK RI Perwakilan Jambi untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). (IKP-KOMINFO)