Berita

img
DP3A Sarolangun Gelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tahun 2024
  • BOB
  • September 19, 2024
  • Pengunjung (377)

SAROLANGUN - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun mengadakan kegiatan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Kamis (19/09/2024) di Aula Bappeda Sarolangun. Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Sarolangun, H. Juddin, S.Ag, yang mewakili Pj Bupati Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App, Sc.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Kepala Diskopperindag Kabupaten Sarolangun, Drs. H. Muslihadi, M.Pd.I, Plt. Kepala Bakesbangpol Sarolangun, Hudri, M.Pd.I, serta para kader perempuan dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kabid Kesetaraan Gender, Arie Kusmarini, yang bertindak sebagai ketua pelaksana, menyampaikan bahwa perempuan sering tertinggal dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, dikarenakan beban tugas biologis dan kultural yang lebih berat dibanding laki-laki.

Arie menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Namun, perempuan sering mengalami diskriminasi, kekerasan, beban kerja yang lebih berat, serta keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan, serta melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Staf Ahli Bupati Sarolangun, H. Juddin, dalam sambutannya, menyatakan bahwa perempuan adalah aset penting yang dapat berkontribusi signifikan jika diberikan kesempatan untuk berkarya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, hampir separuh populasi Indonesia adalah perempuan, yang menunjukkan pentingnya peran mereka dalam pembangunan sumber daya manusia.

Juddin juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dengan upaya pemerintah yang terus meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kegiatan ekonomi, ketenagakerjaan, serta pengambilan keputusan, termasuk di parlemen dengan target 30 persen keterwakilan perempuan.

Kegiatan ini diakhiri dengan pemaparan dari narasumber terkait, serta foto bersama dengan seluruh peserta. (IKP-KOMINFO)