Bupati Sarolangun H. Hurmin Hadiri Rakernas APKASI 2026 di Batam
SAROLANGUN- Bupati Sarolangun H. Hurmin menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang berlangsung di Aston Hotel Batam, Minggu (18/1/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hurmin tampak didampingi Perwakilan Bupati Seluruh Indonesia termasuk Bupati Muaro Jambi dan Tebo serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fauzirrahim.
Rakernas APKASI tahun ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” sebagai upaya menyelaraskan program pembangunan pemerintah daerah dengan delapan misi utama pembangunan nasional.
Forum tahunan ini menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di tingkat kabupaten. Bupati H. Hurmin menegaskan, Rakernas APKASI merupakan ruang penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Acara Rakernas XVII APKASI ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan.
“Rakernas APKASI adalah ruang strategis bagi kami untuk menyuarakan aspirasi serta berbagai tantangan nyata yang dihadapi daerah. Tujuannya agar kebijakan nasional yang dirumuskan benar-benar implementatif dan berpihak pada kepentingan kabupaten,” ujar Bupati H. Hurmin di sela-sela kegiatan.
Salah satu agenda utama yang dikawal dalam Rakernas APKASI Tahun 2026 ini adalah penyusunan masukan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembahasan tersebut dinilai mendesak guna memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat kabupaten.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berharap terbangun sinergi antardaerah yang mampu melahirkan rekomendasi strategis, guna mendorong percepatan pembangunan nasional yang berawal dari penguatan peran dan kapasitas pemerintah kabupaten.(IKP-KOMINFO)