Platform E-Katalog Dorong Gairah UMKM
E-Katalog diharapkan bisa menjadi showcase bagi produk UMKM dan koperasi. Potensi dana yang akan dibelanjakan melalui platform itu bisa lebih dari Rp400 triliun.
Pemerintah kini cukup gencar mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi untuk mengambil porsi lebih besar dalam era perekonomian digital.
Bagi pemerintah, sektor UMKM dan koperasi sebagai penopang ekonomi bangsa tetap perlu terus didukung geliat usahanya. Apalagi, sepanjang berlangsungnya wabah, sektor itu termasuk yang menderita.
Oleh karena dianggap sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah pun memberi perhatian khusus, mendorong sektor itu agar ekonominya bergerak kembali. Bentuk dukungan itu, misalnya, melalui gerakan belanja produk dalam negeri (PDN), penyempurnaan E-Katalog, belanja pemerintah, pemberian keringanan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR), hingga relaksasi pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI).
Dari sejumlah fasilitas itu, membahas soal E-Katalog tentu lebih menarik. Pasalnya, platform E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan baru saja diperkenalkan.
Tentu saja, lahirnya E-Katalog tidak lepas dari tuntutan perkembangan teknologi terutama digital. Melalui medium berbasis digital itu, pemerintah pun mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang melibatkan data dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terintegrasi.
Belanja ke UMKM dan Koperasi
Nah, dari pengadaan barang dan jasa itu melalui E-Katalog, harapannya pelaku UMKM dan koperasinya bisa mengisinya. Pembelanjaan terhadap UMKM dan koperasi pun meningkat, terutama dari belanja pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.
Menurut laporan Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, capaian jumlah produk yang sudah onboard di E-Katalog sudah mencapai 259.828 produk dari target 200.000 produk per 31 Maret 2022.
Memang sejak pertama kali diperkenalkan, E-Katalog diharapkan bisa menjadi showcase bagi produk UMKM dan koperasi bangsa ini. Dalam pelbagai kesempatan, baik Presiden Joko Widodo dan menterinya mendorong platform itu agar lebih masif lagi diimplementasikan.
Dalam rangka Peresmian Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/3/2022), Presiden Jokowi menargetkan 1 juta UMKM sudah onboarding di E-Katalog pada tahun ini. “Dengan masuknya produk UMKM di E-Katalog LKPP, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan produk impor. Saya sudah sampaikan ke gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, juga Dirut BUMN, bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” kata Jokowi.
Wajar saja, Kepala Negara mendorong K/L, pemda, dan BUMN membelanjakan produknya di pelaku UMKM dan koperasi. Melalui sinergi itu, ekonomi yang menyentuh wong cilik itu pun bergerak dan ekonomi ikutan lainnya ikut menggeliat.
Pemerintah sendiri berencana akan membelanjakan Rp400 triliun ke sektor UMKM dan industri kecil dalam negeri yang onboard di E-Katalog yang diluncurkan pada 24 Maret, di sela-sela pertemuan menteri G20 bidang ekonomi digital beberapa waktu lalu.
Bila program E-Katalog benar-benar berjalan, potensi dana yang akan dibelanjakan melalui platform itu bisa lebih besar lagi, tidak hanya yang sudah dikomitmenkan, yakni Rp400 triliun.
Bayangkan, sepanjang 2022 saja, besarnya belanja pemerintah atau APBN saja mencapai Rp2.714 triliun, Bahkan, bila dibedah lebih jauh soal alokasi belanja negara, ada alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun dan alokasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp535 triliun, dan alokasi belanja BUMN sebesar Rp420 triliun.
Dari total dana sebesar itu, sebagian saja bisa dibelanjakan untuk produk-produk di dalam negeri tentu sangat bermanfaat sekali bagi ekonomi sektor UMKM dan koperasi. Apalagi, berulangkali Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk terus berpihak terhadap produk Bangga Buatan Indonesia melalui stimulus APBN.
Pada kesempatan terpisah, Menkominfo Johnny G Plate juga menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap keberadaan E-Katalog tersebut. Menkominfo mengatakan, ekosistem digital perlu digunakan secara maksimal dalam keberpihakan untuk produk-produk dalam negeri. Dia pun menilai hal itu bukan tidak mungkin untuk diterapkan di Indonesia.
"Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi," kata Johnny, Jumat (25/3/2022).
Dalam rangka itu, tambah Menkominfo, pemerintah telah menyatakan komitmennya sebesar Rp400 triliun. Minimum sudah harus dapat ditetapkan paling lambat 31 Mei 2022 agar dapat dipastikan belanja itu terealisasikan Tahun Anggaran 2022.
“Untuk itu sektor komunikasi dan informatika telah memberikan afirmasinya melalui business match making, yang sampai dengan kemarin sudah tercatat Rp214 triliun, komitmen kementerian dan lembaga serta daerah untuk membelanjakannya. Saya juga mengajak Kadin dan pelaku usaha lainnya untuk belanja ke produk dalam negeri Indonesia,” ujarnya.
Afirmasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM dan koperasi tak pernah berhenti. Namun, keberpihakan itu tentu jangan sampai melenakannya. UMKM dan koperasi terus berbenah agar produknya mampu bersaing.
Perbaikan ekosistem produksi perlu dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga produk yang tampil makin berkualitas dan berdaya saing di era digital saat ini. Packaging dan branding jadi salah satu kuncinya.
Sumber :indonesia.go.id