Mr.7z X Rev0 SAD Limun Minta Dibangun Pemunkiman. - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Sarolangun

RS-FlashMatic

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

SAD Limun Minta Dibangun Pemunkiman.

Dua kelompokwarga suku anak dalam ( SAD ) yakni kelompok SAD Sungai kuturdan SAD Sungai paku. Desa Suka Damai,kecamatan limun ,Selasa 06 febuari kemarin mendatangi kantor UPTD Kesatuan Pengelola Hutan ( KPH )sarolangun. Kedatangan dua kelompok  SAD ini disinyalir untuk meminta pembangunan pemunkimaan SAD di wilayahnya bisa direlisasikan dan tidak di pindahkan ke tempat lain.

 

Dari pantauan dilapangan sekitar pukul 11.30 WIB nke dua kelompok SAD yang dimotori ketua adat SAD,Andraken yang kerap di panggil beken.beserta rombomgannya disambut naik baik oleh kepala KPH Misriadi, beserta jajarannya kedua kelompok tersebut melakukan uadensi diruangan kantor UPTD KPH tersebut.

Andraken mengaku warga SAD ingin mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapatkan tempat yang layak,dan para warga SAD juga tidak mau berpindah pindah tempat lagi.

Perhatian dan pemerintah sebetulnya sudag ada,bahwa akan dilakukan pembangunan pemunkiman SAD,hanya saja masi belum terwujud.maka dua kelompok tersebut lantas mempertanyakan hal itu kekantor kehutan itu.

Kami dua kelompok ada 100 kepala keluarga,sungai kuturdan sungai paku.kslau ada bantuan pak presiden pak jokowi bagaimana kalau nanti pembangunanya disana saja.itu permintaan SAD kepala pemerintahagar nanti jangan di suruh berkeliaran lagi,”katanya.ia juga menegaskan kepada KPH agar pembangunan pemunkiman SAD tetap di kawasan tempat tinggal SAD yang berada di hutan produksi,yang dalan aturanya memang  kawasan hutan tidask bisa di bangun  di peminkiman.

Kami minta bangun di sana saja di tanh nenek moyang kami,”jelesnya.

Sementara iti kepala KPH Hulu yang wilayahnya meliputi kecamatan Limun,CNG dan Batang Asai. Misriadi mengatakan  banwa permintaan warga SAD akan di terma dulu dan akan dilaporkan ke kadis kehutanan propinsi jambi dan kementerian LH dan kehutanan.

\menurut wsarga SDAb yang berada d kawasan hutan tersebut  belum ada legalitasnya, sehingga jika di bangun pemunkiman bisa di pastikan akan menyalahkan aturan.ia ingin pembaangunan kawasan pemunkiman SAD tersebut tidak ada masalah atau terbentur aturan

“tugas kami sebagai kesatuan pengelola hutan,untuk mengedapkan hak hak masyarakat.apalagi disarolangun ini dari nenek moyang dulu mereka ( SAD )sudah tinggal di hutan.pengelola hutan oleh masyarakat ada beberapa skema,perhutanan sosial,mereka akan kita tinggalkan dulu. Kemunkinaan di sana sangat layak untuk kita perjuangakan,”katanya.

Untuk mempfasilitasi legalitas masyarakat SAD ini,lanjutnya kemen LH dan kehutanan. Telah mengeluarkan permen  LHK No. 83 tahun 2016.tentang perhutan nasional,disitu nanti ada skema  legalitas untuk hak kelola bagi masyarakat,di antaranya lima item yakni ada hutan adat, hutan desa,hutan masyarakat,hutan tanaman  rakyat dan pola kemitraan.

“Nanti dari ini akan ada tim lanjutan yang akan memfasilitasi skema apa yang pas nanti bagi warga .dari pada nanti memaksa pembangunan dikawasan hutan ,kasian yang bangun  karena akan berbenturan dengan hukum.menurut saya pola yang sederhana adalah pola kemitraan,atau hutan adat.ada tim yang nanti menentukan MoU akan di sahkan kementerian kehutanan ,”jelasnya.

Nantinya setelah ada legalitas maka masyrakat SAD akan temudahkan mendapatkan fasilitas lain disana, bukan hanya sebatas rumah atau pemungkiman saja. Ia menjelaskan inti dari pertemuan itu.pemerintah ada rencana  membangun pemungkiman yang layak  disana  dan sudah dilakukan survei di sana.

Dalam kawasan hutan pembangunan harus  ikuti aturan berlaku. Kita harus buat legalitasnya dulu,”pungkasnya.

Video Files